Home / Berita Umum / Atas Perintah Prabowo, BPN Urungkan Laporkan Jokowi Ke Bawaslu

Atas Perintah Prabowo, BPN Urungkan Laporkan Jokowi Ke Bawaslu

Atas Perintah Prabowo, BPN Urungkan Laporkan Jokowi Ke Bawaslu – Dalam debat calon presiden ronde ke-2 yg diselenggarakan Minggu (17/2) malam, capres nomer urut 01 Jokowi menyentuh Calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto sehubungan kepemilikan tempat 330.000 hektare di Kalimantan Timur serta Aceh Tengah. Team Prabowo merasa pengakuan calon presiden petahana menyerang personal bekas Danjen Kopassus itu. Bahkan juga, sebab pengakuan Jokowi, team Prabowo sudah sempat tidak setuju ke KPU kala interval debat.

Buntutnya, Team Advokat Indonesia Bekerja (TAIB) memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu sebab dipandang kerjakan penyebaran fitnah sehubungan kepemilikan tanah oleh Prabowo. Tapi Direktur Advokasi serta Hukum Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menolak memberikan laporan Jokowi.

Pihaknya tak kan memberikan laporan Jokowi ke Bawaslu atas pendapat pelanggaran yg dijalankan kala debat antar calon presiden 17 Februari kemarin. Faktanya, sebab Prabowo melarang BPN kerjakan laporan itu.

“Serta kami bila pengen lapor lantas tdk bisa sama Pak Prabowo begitu loh,” kata Dasco pada wartawan, Rabu (20/2).

Meskipun BPN terasa Jokowi menyerang personal, Dasco mengatakan Prabowo tidak sempat memerintahkan timnya untuk mengerjakan hal semacam itu. Ia menilainya peristiwa itu lumrah berlangsung kala debat berjalan.

“Petunjuk Pak Prabowo bukan begitu, kami menganggapnya itu bukan satu yg terpenting, namanya debat itu biasa. Tetapi kan skema kami beda, Pak Prabowo beda skemanya. Jikalau di serang, ia masih tak mau menyerang. Bila skema Pak Jokowi begitu ya namanya debat,” ujarnya.

Untuk didapati, Team Advokat Indonesia Bekerja (TAIB) memberikan laporan Jokowi sebab dipandang kerjakan penyebaran fitnah sehubungan kepemilikan tanah oleh Prabowo.

Jokowi dipandang melanggar Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 terkait Pemilu Masalah 280 ayat 1 huruf c yg mengendalikan pelaksana, peserta, serta team kampanye pemilu dilarang mengejek seorang, agama, suku, ras, group, calon serta atau peserta pemilu yg beda.

“Kami dari Team Advokat Indonesia Bekerja udah memberikan laporan Calon presiden 01 dalam soal ini Jokowi sehubungan dengan apakah yg beliau berikan pada waktu debat di Hotel Sultan Jakarta. Jika pada beliau yg berikan lebih pada menyerang pribadi, fitnah,” tutur Djamalluddin Koedoeboen dari TAIB di kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Menyikapi hal semacam itu, Jokowi menyesalkan terdapatnya laporan itu. Ia melihat, lebih baik gak memerlukan debat bila sedikit-sedikit dilaporkan.

“Ya debat yang silam saya pun dilaporkan. Debat yg minggu terus pun dilaporkan, bila debat dilapor-laporin gak mesti debat saja lah. Debat kok dilaporkan? Ya bagaimana?” kata Jokowi di pabrik PT Mayora Indah Tbk, Kabupaten Tangerang, Senin (18/2).

Jokowi mengemukakan, bila dalam debat ada yg salah atau pengakuan yg tdk rela sudah pasti diberitahu oleh pihak Bawaslu.

“Kan udah ada, coba ketua Bawaslu serta komisioner Bawaslu ada pada situ. Bila kurang lebih gak anu (sama dengan peraturan), tentunya dibisiki,” kata Jokowi.

About admin